Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sektor tekstil & pakaian jadi tumbuh 5,39 % dalam satu tahun pada periode 2024–2025. Untuk tahun 2024, sektor tekstil mencatat pertumbuhan 0,09%, sementara bagian pakaian jadi tumbuh 5,78% dan produk alas kaki & kulit tumbuh 6,83%. Investasi di sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki melonjak: dari sekitar Rp 29,92 triliun pada 2023 menjadi Rp 39,21 triliun di 2024, naik ~31,1%. Khusus industri pakaian jadi (padat karya), investasi meningkat drastis dari Rp 4,53 triliun (2023) menjadi Rp 10,20 triliun (2024), kenaikan ~124,9%. Triwulan I 2025 menunjukkan kinerja positif: ruang usaha baru (SKU) untuk empat perusahaan tekstil/pakaian jadi diterbitkan dengan total investasi Rp 304,43 miliar, menjanjikan penyerapan tenaga kerja baru.
Lonjakan investasi, baik PMDN maupun PMA, menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Permintaan domestik yang besar, mengingat jumlah penduduk yang signifikan dan konsumsi clothing/shoes terus ada. Peran sektor ini sebagai industri padat karya, sehingga potensinya untuk menyerap tenaga kerja besar.
Namun keberlanjutan pertumbuhan membutuhkan perbaikan daya saing: efisiensi produksi, modernisasi mesin, daya saing harga, serta regulasi yang mendukung kebijakan proteksi terhadap praktik impor ilegal.
Meskipun triwulan III/2024 sempat tumbuh 7,43%, sektor tekstil menghadapi “banyak pabrik tutup”, menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak merata. Ada tekanan dari persaingan global & impor, serta tantangan modernisasi, hal yang kadang menyulitkan industri lokal untuk berdaya saing.
Dengan tingkat pertumbuhan positif dan investasi besar, industri tekstil–pakaian jadi kemungkinan akan tetap menjadi sektor strategis, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi manufaktur. Jika tren investasi dan permintaan domestik ini berlanjut, Indonesia bisa memperkuat posisi sebagai eksportir tekstil/garment, terutama di pasar global. Namun keberlanjutan pertumbuhan membutuhkan perbaikan daya saing: efisiensi produksi, modernisasi mesin, daya saing harga, serta regulasi yang mendukung kebijakan proteksi terhadap praktik impor ilegal.