Deficit perdagangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai USD 20,8 Milyar atau sekitar Rp. 295 Triliun. Padahal saat itu deficit perdagangan tersebut sudah ditolong oleh perdagangan gas bumi yang surplus USD 7,5 Milyar sedankan deficit migas USD 13,3 Milyar. Defisit perdagangan minyak bumi diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2022 ini karena deficit perdagangan migas diperkirakan akan mencapai USD 17 Milyar, Selain deficit perdagangan minyak bumi yang menggerogoti devisa negara, terjadi juga pembengkaan subsidi terhadap pemakaian energi di dalam negeri.

Pembengkaan subsidi energi tersebut sebagai antsipasi Pemerintah untuk menekan harga energi yang harus dibayarkan oleh rakyat Indonesia akibat dari meningkatnya harga minyak bumi dunia. Jika subsidi tidak ditambah, maka harga energi yang harus dibayarkan oleh masyarakat Indonesia bisa meningkat dua kali lipat dari yang sekarang, akibat peningkatan harga minyak bumi dunia akhir-akhir ini.

Seperti terlihat pada tabel di atas, subsidi energi di Indonesia selama tiga tahun terakhir meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022 nanti subsidi akan menjadi Rp 208,9 Triliun atau bisa terjadi lebih besar lagi, karena penyesuaian dengan peningkatan harga minyak dunia yang terus berlangsung.

Melihat kondisi perdagangan internasional sektor Migas yang selalu deficit dan peningkatan subsidi energi di dalam negeri yang terus membengkak, maka hal ini akan semakin memberatkan perekonomian Indonesia kedepan. Disisi lain konsumsi energi akan terus meningkat sejalan dengan aktifitas perdagangan, manufacturing ataupun bisnis di dalam negeri yang akan melaju pada tahun-tahun mendatang.

Langkah yang harus segera ditempuh oleh para stake holder adalah dengan melakukan percepatan pemakaian energi baru dan terbarukan yang masih berjalan lambat. Untuk itu industry pengganti energi Minyak bumi (energi fosil) harus segera digenjot kinerjanya dari segala aspek. Produk energy Non fosil tersebut dapat segera menggantikan pasokan Minyak bumi yang sebagian besar adalah produk impor.

Sejalan dengan hal di atas, Indonesia kedepan sudah mentargetkan akan menambah  proporsi energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 menjadi 23% dari total konsumsi energi di dalam negeri. Belum lagi dengan project penerapan harga karbon dalam bentuk Carbon cap and trade serta skema pajak karbon di tahun 2023 nanti. Langkah ini akan berjalan lancar jika Pemerintah segera memberikan insentif yang atraktif bagi pelaku bisnis di Indonesia yang telah melakukan pemakaian energi baru dan terbarukan. Kita berharap kebijakan dari Pemerintah akan secara simultan dilakukan sampai ke level pelaksana di lapangan.