Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) membawa perubahan mendasar terhadap industri kreatif Indonesia karena teknologi ini mampu mempercepat produksi teks, gambar, musik, video hingga desain dengan biaya yang semakin rendah. Di satu sisi, AI membuka peluang peningkatan produktivitas dan menciptakan bentuk usaha kreatif baru; di sisi lain, kemudahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai orisinalitas karya, kepemilikan hak cipta, penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan, serta pembagian nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan karya tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menilai pemanfaatan AI perlu tetap menempatkan manusia sebagai pusat proses kreatif, dengan membedakan karya yang dibuat dengan bantuan AI (AI-assisted) dan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI (AI-generated).
Persoalan paling krusial terletak pada batas kontribusi manusia dalam sebuah karya. Dalam perkembangan kebijakan yang sedang dibahas, pemerintah menekankan bahwa penggunaan AI sebagai alat bantu tidak otomatis menghilangkan orisinalitas, sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia berupa ide, pilihan, ekspresi, kurasi dan kendali terhadap hasil akhir. Pada saat yang sama, pemerintah tengah menyiapkan revisi kerangka hukum hak cipta untuk menjawab persoalan yang belum secara spesifik diatur dalam rezim hak cipta saat ini. Draf revisi yang dilaporkan Reuters, misalnya, memuat gagasan perlindungan terhadap karya yang dibuat dengan bantuan AI apabila memenuhi unsur keterlibatan manusia, sementara karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan yang sama; draf tersebut juga membahas transparansi penggunaan AI dan pembatasan peniruan gaya khas kreator. Namun, substansi tersebut masih berupa rancangan dan dapat berubah dalam proses pembahasan.
Isu berikutnya adalah penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI. Model AI generatif membutuhkan volume data yang sangat besar, sehingga muncul pertanyaan apakah karya berupa artikel, foto, musik, film, ilustrasi atau tulisan dapat digunakan untuk melatih model tanpa izin dan kompensasi kepada pemilik hak. Pemerintah saat ini masih menghimpun masukan dari pelaku industri mengenai mekanisme lisensi dan tata kelola penggunaan konten untuk pengembangan AI. Kementerian Komunikasi dan Digital juga mencatat bahwa sebagian perusahaan media melaporkan penurunan trafik yang signifikan akibat perubahan pola konsumsi informasi di era AI, sehingga persoalannya tidak hanya menyangkut hak cipta, tetapi juga keberlanjutan model bisnis industri kreatif dan media.
Ke depan, tantangan utama Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan kreator dan ruang inovasi teknologi. Pemerintah sedang mematangkan Raperpres (Rancangan Peraturan Presiden) Peta Jalan AI Nasional 2030 dan Raperpres Etika AI, sementara Kementerian Ekraf (Ekonomi Kreatif) menyiapkan pedoman pemanfaatan AI untuk ekonomi kreatif dan AI Sandbox sebagai ruang pengujian pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya perlu memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki hak atas karya, tetapi juga membangun mekanisme transparansi, traceability, lisensi, atribusi dan pembagian nilai ekonomi ketika karya manusia digunakan dalam ekosistem AI. Jika kerangka tersebut dapat dibangun secara proporsional, AI dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas kapasitas kreator, sementara kontribusi dan nilai ekonomi dari kreativitas manusia tetap terlindungi.
