Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatasi persoalan struktural yang selama ini membatasi kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan untuk membentuk kawasan nelayan yang memiliki infrastruktur produksi, akses pasar, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan, serta kelembagaan ekonomi masyarakat. Pada tahap pertama, KKP telah menyelesaikan pembangunan 65 KNMP hingga April 2026, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, penguatan ekonomi biru, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dari sisi ekonomi, pendekatan KNMP penting karena kemiskinan nelayan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya hasil tangkapan, tetapi juga dengan tingginya biaya produksi dan lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok. Ketersediaan fasilitas seperti pabrik es, gudang beku, tempat pendaratan ikan, bengkel, docking, kios perbekalan dan fasilitas perbaikan alat tangkap di dekat sentra nelayan dapat menekan biaya logistik sekaligus mengurangi kehilangan mutu hasil tangkapan. Di Leato Selatan, misalnya, keberadaan pabrik es membuat harga es yang dibutuhkan nelayan turun dari sekitar Rp13.000 menjadi Rp6.500 per balok, sementara nelayan sebelumnya harus menempuh jarak 8–10 km untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
Tantangan berikutnya adalah memastikan KNMP tidak berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur, melainkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah pada September 2026 memperkuat pengelolaan KNMP melalui kolaborasi KKP, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan dan BP BUMN. Pengelolaan diarahkan kepada koperasi desa/kelurahan bersama PT Agrinas Jaladri Nusantara, termasuk penyusunan rencana bisnis, operasionalisasi fasilitas, pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan. KKP menyebut pembangunan KNMP akan berlanjut hingga 2029 dengan sasaran 5.000 desa nelayan.
Dengan demikian, efektivitas program pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir akan sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan infrastruktur → produktivitas → pembiayaan → pengolahan → akses pasar → peningkatan pendapatan nelayan. Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Menteri KKP No. 1 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di lingkungan KKP. Tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak jumlah kampung nelayan, tetapi memastikan setiap kawasan memiliki model bisnis yang sehat, fasilitas yang benar-benar dimanfaatkan, tata kelola koperasi yang efektif, serta keterhubungan dengan pasar agar manfaat ekonomi dapat bertahan setelah pembangunan fisik selesai.